Penapembaharu.com- Doha- Sebuah jajak pendapat di negara- negara Arab baru-baru ini menunjukan adanya ketidaksetujuan yang kuat menentang kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) yang dikelola Qatar, telah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Arab tidak menyetujui proses normalisasi dengan Israel.
Baru-baru ini, kesepakatan normalisasi UEA-Bahrain dengan Israel telah membuat marah banyak orang- orang Arab yang tersebar di seluruh dunia, yang juga memicu protes di Palestina dan beberapa negara lain.
Banyak analis yang telah lama berpendapat bahwa pengakuan negara-negara otokrat Arab atas Israel dari Mesir dan Yordania, hingga yang terbaru, UEA dan Bahrain, mewakili minoritas kecil orang- orang Timur Tengah.
“Mayoritas (88%) orang- orang Arab tidak menyetujui pengakuan Israel oleh negara asal mereka, dengan hanya 6% yang menerima pengakuan diplomatik formal,” kata laporan jajak pendapat, yang dirilis pada hari Selasa tersebut.
Survei tersebut juga menemukan dukungan kuat untuk perjuangan Palestina di kalangan orang-orang Arab biasa, yang mengidentifikasi konflik dengan Israel sebagai masalah dunia Arab. “Lebih dari tiga perempat publik Arab setuju bahwa perjuangan Palestina menyangkut semua orang Arab, dan bukan hanya Palestina,” menurut jajak pendapat tersebut.
Survei tersebut dilakukan di 13 negara Arab, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Irak antara November 2019 sampai September 2020 ini.
“Faktanya, setengah dari mereka yang menerima hubungan diplomatik formal antara pemerintahnya dengan Israel menyaratkan diambilnya langkah untuk membentuk negara Palestina merdeka,” menurut laporan itu.
Hingga saat ini, tidak ada kesepakatan normalisasi Arab dengan Israel, termasuk perjanjian UEA-Bahrain terbaru, yang memuat persyaratan terkait penerimaan Israel atas negara Palestina.
Di antara negara-negara tersebut, oposisi yang paling menentang normalisasi Arab- Israel datang dari Aljazair, sebuah negara Afrika utara, yang telah mengalami pengalaman kolonial yang mengerikan di bawah Prancis serupa dengan apa yang telah lama dialami oleh orang-orang Palestina di tangan Israel. Pakar terkemuka, seperti Prof. Richard Falk, mendefinisikan Israel sebagai negara kolonialis di dunia pascakolonial.
Jajak pendapat ACRPS menegaskan seberapa besar masa lalu kolonialis dan hegemoni Barat atas dunia Arab setelah Perang Dunia I telah membantu menentukan sentimen politik di dunia Arab sekarang.
“Ketika diminta untuk menjelaskan alasan posisi mereka, responden yang menentang hubungan diplomatik antara negara mereka dan Israel berfokus pada beberapa faktor, seperti rasisme Israel terhadap Palestina dan kebijakan kolonialisnya yang ekspansionis,” kata jajak pendapat tersebut.
Aljazair, di mana oposisi terhadap normalisasi berjalan setinggi 99 persen, telah diikuti oleh Lebanon, bekas koloni Prancis lainnya, dengan 94 persen oposisi dan Tunisia, yang juga merupakan bekas koloni di bawah Prancis, dengan penolakan 93 persen.
Di Yordania, sebuah negara, yang mengakui Israel pada tahun 1994 setelah Perjanjian Damai Oslo antara Israel dan Palestina, presentase ketidaksetujuannya terhadap normalisasi apa pun dengan Tel Aviv adalah salah satu yang tertinggi di seluruh dunia Arab, mencapai 93 persen.
Bahkan Masyarakat Teluk pun tidak Menyukai Normalisasi
Penentangan yang tidak kalah signifikan terhadap normalisasi dengan Israel muncul dari masyarakat Teluk, di mana sentimen otokrat Arab untuk hubungan yang hangat dengan negara Zionis adalah di antara yang paling tinggi dibanding wilayah Timur Tengah lainnya.
Penentangan rata-rata terhadap normalisasi Arab-Israel mencapai tingkat tertinggi di Teluk, menurut jajak pendapat tersebut.
“Penolakan untuk mengakui Israel secara proporsional adalah yang tertinggi di kawasan Teluk; hampir 90% responden Qatar dan Kuwait menolak pengakuan negara mereka atas Israel, dan 65% orang Saudi menyatakan penolakan mereka, berbeda dengan 6% yang setuju untuk pengakuan, sementara 29% menolak untuk mengungkapkan pendapat mereka, “kata laporan itu.
Tampaknya itu menjadi tanda yang mengkhawatirkan bagi para otokrat Arab di kerajaan Saudi, karena baru-baru ini dikabarkan bahwa Riyadh akan menormalisasi hubungannya dengan Israel di beberapa titik setelah kesepakatan UEA-Bahrain. Namun, jajak pendapat itu tidak dilakukan di UEA maupun Bahrain.
Banyak kebijakan Saudi di bawah Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), mulai dari pembunuhan Jamal Khashoggi, hingga pembersihan sejumlah anggota keluarga kerajaan, telah membuat kesal sebagian masyarakat konservatifnya, menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas politik kerajaan di masa depan.
Ketidaksetujuan akar rumput yang kuat terhadap normalisasi Israel-Arab juga dapat membawa risiko potensial bagi pemerintah reformis Sudan yang baru dibentuk, yang baru-baru ini tampak semakin dekat dengan Tel Aviv.
“Hanya 13% dari Sudan setuju bahwa negara mereka harus mengakui Israel, dibandingkan dengan 79% dari mereka yang menolak langkah seperti itu,” menurut jajak pendapat tersebut.
Pemerintahan sipil yang dipimpin teknokrat Khartoum, yang bersekutu dengan militer, dibentuk setelah kerusuhan populer menggulingkan pemimpin otokrat lama negara itu, Omar Bashir, pada tahun lalu.
“Israel telah berkembang. Seluruh dunia kini bekerja dengan Israel. Untuk pembangunan, untuk pertanian – kami membutuhkan Israel,” kata Mohammad Hamdan Dagalo, Wakil Ketua Dewan Kedaulatan, yang memiliki banyak kekuasaan termasuk menunjuk perdana menteri negara dan menandatangani perjanjian internasional, pada minggu lalu.
Dagalo, yang telah dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh berbagai organisasi hak asasi manusia atas tindakannya terhadap warga sipil di bawah pemerintahan Bashir, adalah jenderal terkuat kedua di Sudan.
Dukungan Terhadap Demokrasi semakin Menguat
Jajak pendapat tersebut juga menunjukan tren penting lainnya di dunia Arab tentang berbagai masalah mulai dari demokrasi hingga partai politik, religiusitas, dan sekularisme.
Mayoritas individu di seluruh negara Arab yang disurvei telah menyatakan tuntutan mereka untuk mendukung demokrasi di negara mereka masing-masing, menurut jajak pendapat tersebut.
Hampir 80 persen responden berpikir bahwa “Sistem demokrasi, meskipun ada masalah, lebih baik daripada sistem lain,” masih menurut jajak pendapat tersebut.
Di Lembah Nil, yang mencakup Mesir dan Teluk Arab, sentimen positif terhadap demokrasi sangat kuat, jajak pendapat menemukan.
Minoritas kecil menyukai pemerintahan otokratis dan yang dipimpin militer, yang umum di Timur Tengah.
“Konsensus tentang dukungan terhadap demokrasi ini disertai juga dengan evaluasi negatif terhadap demokrasi yang ada di Dunia Arab. Responden menempatkan tingkat demokrasi di wilayah tersebut pada 5,8 / 10 – artinya, demokrasi tetap, sejauh yang mereka ketahui, hanya berjalan setengah jalan, ”kata laporan itu.
Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa mayoritas masyarakat di Timur Tengah melihat Peristiwa Arab Spring, dengan sudut pandang positif. Tidak peduli wilayahnya, dari Afrika utara hingga Teluk, kebanyakan orang telah menyatakan dukungan untuk Arab Spring, menurut jajak pendapat tersebut.
Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap partai politik di seluruh dunia Arab rendah.
Lebih jauh lagi jajak pendapat tersebut juga menunjukan bahwa lebih dari 80 persen di hampir semua negara Arab, terus mendefinisikan diri mereka sebagai religius, juga memiliki pandangan yang negatif terhadap sekularisme.
TRTWorld.
