Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pemerintahnya tidak memiliki mandat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel, dan bahwa setiap langkah seperti itu akan diputuskan setelah masa transisi, menurut seorang juru bicara.
Pemerintah transisi, yang mengambil alih kekuasaan tahun lalu setelah mantan pemimpin lama Omar al-Bashir digulingkan oleh tentara menyusul protes massal, akan tetap menjabat hingga pemilihan umum pada 2022.
Selama pembicaraan hari Selasa di ibu kota Sudan, Khartoum, Hamdok “mengklarifikasi” kepada Pompeo bahwa periode transisi negara itu “dipimpin oleh aliansi yang luas dengan agenda khusus – untuk menyelesaikan transisi, mencapai perdamaian dan stabilitas di negara itu dan mengadakan pemilihan bebas” juru bicara pemerintah Faisal Saleh mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Ia “tidak memiliki mandat di luar tugas-tugas ini atau untuk memutuskan normalisasi dengan Israel,” kata Hamdok seperti dikutip.
Komentar itu muncul tak lama setelah Pompeo tiba di Khartoum pada hari Selasa, kurang dari dua minggu setelah Israel dan Uni Emirat Arab mengatakan mereka akan menormalisasi hubungan dalam kesepakatan yang didukung AS.
Kunjungannya dimaksudkan untuk membahas hubungan antara Sudan dan Israel dan juga menunjukkan dukungan AS untuk transisi negara itu menuju demokrasi yang rapuh. Pompeo berada di Israel pada hari Senin, perhentian pertama dalam tur regional sebagai bagian dari upaya untuk meyakinkan lebih banyak negara Arab untuk menormalisasi hubungan dengan negara Yahudi itu.
Setelah pembicaraan tersebut, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Pompeo dan Hamdok membahas “perkembangan positif dalam hubungan Sudan-Israel”.
Pompeo adalah menteri luar negeri AS pertama yang mengunjungi Sudan sejak Condoleezza Rice pada 2005.
Hamdok mendesak AS untuk tidak mengaitkan “subjek mencabut Sudan dari daftar Sponsor Terorisme Negara dan subjek normalisasi dengan Israel,” karena Pompeo juga dijadwalkan untuk membahas penghapusan Sudan dari daftar.
AS menunjuk Sudan sebagai negara sponsor terorisme pada 1993, memutusnya dari pasar keuangan dan mencekik ekonominya atas tuduhan bahwa pemerintah al-Bashir mendukung “terorisme”.
Penunjukan tersebut membuat negara tersebut tidak memenuhi syarat untuk pembebasan hutang yang sangat dibutuhkan dan pendanaan dari lembaga internasional, dan membatasi potensi investasi asing.
Washington mencabut embargo perdagangan 20 tahun terhadap Sudan pada 2017 dan mengadakan diskusi tentang pencabutan daftar Khartoum ketika militer turun tangan pada 11 April untuk menggulingkan al-Bashir, yang memerintah selama 30 tahun. Selanjutnya, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pembicaraan yang menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil.
Setelah berbulan-bulan mengalami kebuntuan setelah penggulingan al-Bashir, para pemimpin militer dan protes yang berkuasa menyetujui badan gabungan untuk mengawasi transisi tiga tahun yang akan membuka jalan bagi pemilihan. Dewan kedaulatan yang didominasi sipil menunjuk Hamdok pada Agustus tahun lalu untuk memimpin pemerintahan transisi.
Menjelang tur tersebut, Departemen Luar Negeri mengatakan Pompeo akan membahas “dukungan lanjutan AS untuk pemerintah transisi yang dipimpin sipil dan mengungkapkan dukungan untuk memperdalam hubungan Sudan-Israel.
Israel secara teknis tetap berperang dengan Sudan dan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengannya.
Berbicara di Yerusalem pada hari Senin, Pompeo dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka berharap bahwa negara-negara Arab lainnya akan mengikuti – sebagian untuk meningkatkan aliansi melawan musuh bebuyutan mereka Iran.
Kesepakatan yang disponsori AS antara Israel dan UEA dikecam oleh Palestina sebagai “pengkhianatan” terhadap perjuangan mereka.
Itu hanyalah kesepakatan ketiga yang dibuat Israel dengan negara Arab, setelah Mesir dan Yordania.
Kedua mitra baru sejak itu mengatakan mereka ingin mempromosikan perdagangan, terutama penjualan minyak Emirat ke Israel dan teknologi Israel ke UEA, serta meningkatkan pariwisata dengan membangun hubungan udara langsung.
Pompeo juga akan mengunjungi Bahrain dan UEA, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri. Para pejabat mengatakan pemberhentian di Oman dan Qatar juga memungkinkan.
Sumber: Al Jazeera
